Desa Raharja - Dalam era kemajuan yang berkelanjutan, peraturan menjadi kunci bagi transformasi. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 mengukuhkan landasan baru bagi kemajuan desa-desa Indonesia. Dana Desa bukanlah sekadar alokasi anggaran, tetapi instrumen kuat untuk membangun fondasi yang kokoh bagi kemakmuran lokal.

Pembangunan Desa menjadi fokus utama, dengan penekanan pada pemenuhan kebutuhan dasar yang tidak dapat diabaikan. Namun, perhatian juga diberikan pada pembangunan sarana dan prasarana desa yang mendukung kehidupan sehari-hari. Potensi ekonomi lokal diangkat sebagai pilar utama, dengan penggunaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai landasan penting.

Tidak hanya sekadar infrastruktur fisik, pemberdayaan masyarakat desa menjadi prioritas. Mulai dari promosi kesehatan hingga gerakan hidup sehat, semua upaya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup. Partisipasi masyarakat bukanlah sekadar slogan, melainkan inti dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa.

Ekonomi produktif dan kewirausahaan ditingkatkan, sehingga setiap warga desa memiliki kesempatan untuk berkembang. Seni budaya lokal tidak dilupakan, karena identitas juga merupakan aset berharga dalam perjalanan menuju kemajuan. Kemampuan dalam mitigasi dan penanganan bencana alam serta non-alam dianggap sebagai bagian integral dari persiapan masyarakat dalam menghadapi tantangan masa depan.

Peraturan ini bukan hanya sekadar pedoman, melainkan landasan bagi perubahan yang nyata. Desa-desa Indonesia tidak lagi dianggap sebagai penonton, tetapi menjadi aktor utama dalam membangun masa depan yang lebih baik. Dengan Dana Desa sebagai instrumen utama, kita melangkah menuju desa-desa yang mandiri, inklusif, dan berdaya saing tinggi.

Dana Desa diprioritaskan untuk:

1. Pembangunan Desa:
   1. pemenuhan kebutuhan dasar;
   2. pembangunan sarana dan prasarana Desa;
   3. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
   4. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara  berkelanjutan.
2. Pemberdayaan Masyarakat Desa:
   1. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat;
   2. penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa;
   3. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan  masyarakat desa;
   4. pengembangan seni budaya lokal; dan
   5. penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan  penanganan bencana alam dan nonalam.